Selamat Datang di PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah
Banner
Unit Layanan Terpadu
Agenda
19 August 2022
M
S
S
R
K
J
S
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Statistik

Total Hits : 11487802
Pengunjung : 258048
Hari ini : 126
Hits hari ini : 11827
Member Online :
IP : 35.168.110.128
Proxy : -
Browser : Opera Mini

Dirjen Umumkan 5 Kebijakan Pokok PAUD dan Dikmas 2018

Tanggal : 02/21/2018, 08:28:57, dibaca 3277 kali.



Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Ir. Harris Iskandar, P.Hd memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUD dan Dikmas Tahun 2018 Tahap I di Mataram, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. (sumber : @paud_dikmas)  



Dirjen Umumkan 5 Kebijakan Pokok PAUD dan Dikmas 2018


MATARAM – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUD dan Dikmas Tahun 2018 Tahap I di Mataram, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Pada kegiatan ini Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Harris Iskandar mengumumkan 5 kebijakan pokok pada 2018.


 “Yang pertama adalah perluasan akses dan penguatan mutu program PAUD dan Dikmas yang tepat sasaran, proses dan hasil pembelajaran”, papar dia.


Haris menegaskan pentingnya investasi sumber daya manusia sedini mungkin.


“Kita jangan terlena akan kekayaan sumber daya alam. Itu tidak akan dapat menyejahterakan kita ke depannya. Yang bisa (menyejahterakan) adalah (investasi pada) sumber daya manusia.”


Dirjen menguraikan, menurut beberapa literatur, sumber daya alam kerapkali bukan membawa berkah justru menjadi kutukan. Negara dengan sumber daya alam melimpah biasanya dalam kondisi miskin. Sebab, pengelolaan sumber daya alam butuh teknologi tinggi yang lebih banyak dimiliki oleh pemerintah asing.


Perluasan akses dan penguatan mutu program PAUD dan Dikmas akan dilakukan lewat beberapa cara,  antara lain dengan optimalisasi peran yang disesuaikan dengan SPM PAUD dan kesetaraann. Di samping itu, anggaran dan program juga akan menjadi instrumen untuk mencapai kebijakan tersebut.


Kebijakan kedua adalah memperkuat mutu satuan pendidikan PAUD dan Dikmas yang terakreditasi, mandiri dan berdaya saing. Ketiga, Modernisasi dan inovasi pembelajaran PAUD dan Dikmas sesuai dengan perkembangan zaman, IPTEK dan kearifan lokal.


“Kami juga akan mempererat hubungan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lain dalam membentuk ekosistem PAUD dan Dikmas,” imbuhnya.


Kebijakan terakhir yaitu mempertahankan wilayah bebas korupsi dan terus meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan.


Rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis PAUD dan Dikmas wilayah timur ini, mengambil tema “Standar Pelayanan Minimal (SPM) PAUD dan Kesetaraan Memperkuat Pendidikan Nasional”. Tema mengemuka sebagai bentuk kegembiraan atas terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No.2 Tahun 2018 tentang SPM, di mana PAUD dan Kesetaraan merupakan jenis layanan dasar yang harus diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota.


Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja oleh sejumlah pejabat eselon di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. (Astuti Paramita Supatni)


 


Kembali ke Atas


Berita Lainnya :