Selamat Datang di PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah
Banner
Unit Layanan Terpadu
Agenda
19 August 2022
M
S
S
R
K
J
S
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Statistik

Total Hits : 11488565
Pengunjung : 258054
Hari ini : 132
Hits hari ini : 12590
Member Online :
IP : 35.168.110.128
Proxy : -
Browser : Opera Mini

Sistem Kehadiran UPT Kemdikbud Bakal Terintegrasi

Tanggal : 05/24/2017, 08:17:57, dibaca 4315 kali.

Jakarta – Sistem kehadiran unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang ada di  daerah bakal terintegrasi dengan kantor pusat. Biro Kepegawaian menargetkan, proses integrasi ini akan rampung pada Oktober.

Kepala Bagian Sistem Informasi dan Kinerja Biro Kepegawaian Kemdikbud, Gatot Pramono menyampaikan integrasi sistem kehadiran merupakan tindak lanjut dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat melakukan audit kurang lebih dua tahun lalu. Menurut BPK, Kemdikbud belum memiliki perangkat yang bisa membuktikan tunjangan kinerja (tukin) yang diberikan ke pegawai sudah sesuai dengan absensi.

“Kemudian, instruksi langsung dari sekretaris jenderal, biro kepegawaian membuat aplikasi untuk mengumpulkan data kehadiran dari seluruh Indonesia. Semua harus terkumpul menjadi satu.”

Hal tersebut disampaikan pada Sosialisasi dan Pelatihan Sistem Kehadiran yang dilangsungkan di Hotel Ambhara, 17-19 Mei. Kegiatan diikuti pengelola teknis sistem kehadiran dari sebanyak 25 UPT Kemdikbud.

Gatot melanjutkan, proses integrasi sudah dimulai sejak awal tahun. Untuk tahap awal, satuan kerja di lingkungan sekretaris jenderal menjadi percontohan. Kecuali UPT yang berada di luar kantor pusat, seperti Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, serta Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan.

Proses berlanjut dengan menggandeng satuan kerja unit utama di luar sekretaris jenderal. Dari sebanyak 32 satuan kerja unit utama di luar sekretaris jenderal, 20 di antaranya sudah terintegrasi.

“Saat ini tunjangan kinerja yang kita terima baru sebesar 70 persen, semoga dengan adanya kemajuan ini, tunjangan bisa lebih baik,” imbuh dia.

Proses integrasi sistem kehadiran ini akan memanfaatkan aplikasi berbasis web yang sudah disiapkan. Aplikasi kehadiran ini juga terhubung dengan aplikasi e-SKP. Dengan kedua aplikasi ini, data pendukung penghitungan tukin benar-benar akan dapat terpantau oleh kantor pusat.

“Untuk menunjukkan kinerja yang baik, memang butuh proses yang panjang. Pucuk pimpinan juga harus punya komitmen kuat untuk ini,”jelasnya

Kepala Subbagian Sistem Informasi Biro Kepegawaian Kemdikbud, Saleh Sarifudin merinci, fungsi aplikasi kehadiran yang dikembangkan hanya sebagai instrumen penarik data saja. Biro, tidak bisa melakukan modifikasi terhadap data. Pengiriman database kehadiran pegawai akan dikirim secara periodik, otomatis dari komputer lokal di UPT ke server di biro.

Saleh menambahkan, aplikasi kehadiran akan bisa diakses baik oleh pegawai yang bersangkutan serta pengelola teknis absensi sebagai admin.

“Dengan aplikasi ini, minimal kami bisa melakukan monitoring apakah pembinaan pegawai sudah diterapkan oleh atasan langsung sesuai dengan aturan yang berlaku.” (Astuti Paramita S)



Kembali ke Atas


Berita Lainnya :