Selamat Datang di PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah
Banner
Unit Layanan Terpadu
Agenda
19 August 2022
M
S
S
R
K
J
S
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Statistik

Total Hits : 11487674
Pengunjung : 258048
Hari ini : 126
Hits hari ini : 11699
Member Online :
IP : 35.168.110.128
Proxy : -
Browser : Opera Mini

25 Peserta Ikuti Pelatihan Pembelajaraan Kesetaraan Daring

Tanggal : 10/22/2018, 09:16:58, dibaca 2846 kali.


KARANGANYAR -
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pioneer Karanganyar, salah satu labsite Pusat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP PAUD dan Dikmas) Jawa Tengah menggelar Pelatihan Pembelajaran Kesetaraan Daring di PKBM setempat, Kamis (18/10).

Pengelola PKBM Pioneer, Prayitno menyampaikan, kegiatan diikuti sebanyak 25 tutor PKBM dan Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dari beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah, antara lain dari Pekalongan, Grobogan, Pati, Jepara, Surakarta, Boyolali, Karanganyar, dan Semarang. 

Pelatihan juga menghadirkan dua narasumber dari Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open Learning Center (SEAMEO-SEAMOLEC), Ihsan Fauzi dan Kristiawan Eko.

Kepala Bidang Program dan Informasi PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, Budi Sri Hastuti menjelaskan, ada dua tugas yang diemban PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, yakni pemetaan mutu dan pengembangan model. Kegiatan pelatihan tersebut menjadi bagian dari rangkaian tahapan pengembangan model.
"Tahun ini kami mengembangkan sebanyak 16 model. Salah satunya adalah model pembelajaran kesetaraan daring," ucapnya membuka kegiatan.

Namun, kinerja PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah sebenarnya tidak hanya sebatas melakukan pengembangan model. Lebih dari itu, lembaga harus bisa memastikan seberapa besar model pembelajaran yang sudah dikembangkan bermanfaat bagi masyarakat.
"Kalau hanya meminta satuan pendidikan untuk menerapkan model pembelajaran kami, mungkin tidak efektif. Karena itu di labsite ada anggaran uji coba dan pemeliharaan model. Kegiatan yang diselenggarakan kali ini adalah masuk pada pemeliharaan model. Jadi kami harap replikasi model pembelajaran ini bisa semakin banyak," imbuhnya.

Adapun untuk pengembangan mutu satuan PAUD dan Dikmas, secara internal dilakukan melalui pemetaan mutu dan supervisi. Sementara secara eksternal, dilakukan dengan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN). Saat ini pemerintah pusat sedang menggaungkan akreditasi satuan PAUD dan Dikmas. Tugas PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah adalah melakukan pemetaan, mana saja satuan pendidikan yang sudah dan belum memenuhi delapan standar nasional pendidikan. Satuan yang belum dapat memenuhi delapan standar inilah yang kemudian akan mendapat pendampingan agar siap akreditasi lewat kegiatan supervisi.

Pada kesempatan tersebut, dia juga memaparkan lima kebijakan utama Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Yakni, memperluas akses, memperkuat mutu, meng-upgrade program, mempererat hubungan kerja sama, mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan terus meningkatkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. "Seperti tadi Pak Prayit menyampaikan ada anggaran kegiatan dan apa-apa saja yang bisa diterima peserta. Walaulun dananya kecil, tapi ini adalah uang negara yang harus dipertanggungjawabkan dan ada transparansi," katanya mengapresiasi Prayitno yang pada awal acara melaporkan pertanggungjawaban panitia.

Budi Sri Hastuti menekankan, PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah, bersama dengan 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lain saat ini tengah diusulkan menjadi proyek percontohan wilayah bebas dari tindakan korupsi (WBK). Sehubungan dengan peran lembaga dalam melakukan seleksi bantuan sosial bagi satuan pendidikan, pihaknya berharap satuan pendidikan tidak segan melaporkan jika ada oknum pegawai PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah yang mencoba memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi.

"Laporkan saja ke kami jika memang ada bukti kuat. Bisa lewat unit layanan terpadu atau beberapa saluran media sosial kami. Kami butuh kerja sama dengan teman-teman di lapangan. Yang perlu diketahui adalah, tugas kami hanya melakukan seleksi dan melaporkan rekapitulasi. Jadi bantuan akan langsung disalurkan dari direktorat ke satuan pendidikan. Jadi kalau ada pegawai atau oknum lain yang menawarkan bantuan dengan meminta imbalan, jelas itu penipuan," tegasnya. (Astuti Paramita S)



Kembali ke Atas


Berita Lainnya :