Selamat Datang di PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah
Banner
Unit Layanan Terpadu
Agenda
19 August 2022
M
S
S
R
K
J
S
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Statistik

Total Hits : 11487288
Pengunjung : 258042
Hari ini : 120
Hits hari ini : 11313
Member Online :
IP : 35.168.110.128
Proxy : -
Browser : Opera Mini

Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Tanggal : 10/09/2018, 11:32:06, dibaca 3697 kali.



View this post on Instagram


Ungaran, Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang dilakukan oleh Menpan diikuti oleh 22 UPT di lingkungan Kemendikbud, hal ini dilakukan untuk menilai kinerja UPT Kemendikbud dalam pelaksanaan Reformasi birokrasi yg telah dilakukan oleh masing-masing UPT Kemendikbud. Pada hakikatnya Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.


A post shared by PP PAUD dan Dikmas Jawa Tengah (@pauddikmasjateng) onOct 8, 2018 at 8:56pm PDT






Kembali ke Atas


Berita Lainnya :